"Kita punya hampir sembillan ribu penghulu. Kita juga punya lima puluh ribu penyuluh yang bisa kita ajak untuk terlibat melakukan sosialisasi. Tentu mereka tidak bisa berjalan sendiri," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto menjelaskan, soal stunting ini bukan masalah sepele.
Terlebih, di Indonesia angka prevalensi stunting masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen.
Jumlah tersebut masih di atas standar rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 20 persen.
Menurut Tavip, stunting berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya kecerdasan, rendahnya kemampuan politik, meningkatnya resiko penyakit tidak menular.
"Stunting adalah sebuah ancaman pembangunan di masa mendatang karena rendahnya kualitas sumber daya manusia," imbuhnya.
Melalui penguatan kerja sama antarlembaga ini, Tavip berharap target pemerintah untuk mengendalikan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 bisa
terwujud.
Dalam kesempatan itu, hadir Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beserta jajarannya, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag, Muhammad Adib, dan sejumlah tamu undangan lainnya. ***