Network
/photo/2022/05/02/3659858914.jpg)
PIKIRAN RAKYAT WONOGIRI - Pembagian kursi menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dinilai merupakan kewenangan atau hak prerogatif presiden terpilih.
Adapun, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua ini unggul dalam rekapitulasi suara Pilpres 2024.
"Itu hak prerogatif presiden, terserah beliau," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dikutip dari Antara pada Selasa, 19 Maret 2024.
Disinggung soal apakah partai koalisi Prabowo-Gibran sudah mulai diskusi tentang penyusunan kabinet, Zulhas menjawab bahwa ia saat ini terus berkomunikasi dengan Prabowo.
Baca Juga: Anomali Suara PSI di Banten Mulai Terbongkar, Komisioner KPU Banten Ungkap Penyebabnya
"Ya hari-hari ini dengan Pak Prabowo barusan," ujarnya.
Zulhas pun enggan berkomentar ketika ditanya soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah minimal lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, jika resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
"Ya tanya Pak Airlangga dong, tanya kok ke saya," ujarnya.Sebelumnya, Airlangga menyebut
Partai Golkar berperan besar dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Pernyataan itu didasarkan pada data Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, yang mencatat sekitar 75 hingga 85 persen kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin memilih pasangan Prabowo-Gibran sehingga bisa meraih suara 58 persen dan menang sekali putaran pilpres.
"Artinya benar Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.
Atas peran besar tersebut, Airlangga kemudian berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo mendatang, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet.
