Cegah Stunting dari Hulu , Kemenag, BKKBN, dan BRIN Perkuat Kerja Sama

WNC - JAKARTA - Kementerian Agama (Kementerian Agama), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani perjanjian kerja sama.

Mereka berkomitmen untuk memperkuat kerja sama mencegah stunting dari hulu bagi calon pengantin.

Penandatanganan perjanjian kerja sama Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto, dan Kepala Organisasi Riset dan Pengkajian Penerapan Teknologi BRIN Dadan Nurjaman, di Jakarta, Kamis 16 Desember 2021.

Kamarudin menjelaskan, penguatan kerja sama antarlembaga ini adalah hal yang penting.

Baca Juga: Tiga Langkah Strategis Kemenag Cegah dan Antisipasi Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lembaga Pendidikan

Pasalnya, persoalan stunting hingga saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh banyak pihak.

"Kementerian Agama punya komitmen total untuk bersama-sama BKKBN, Kemenkes, BRIN dan lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendukung program yang sangat penting ini," ujar Kamaruddin,

Ia mengungkapkan, selama ini sosialisasi terkait bahaya stunting sering dilakukan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan (Bimwin) baik oleh penghulu
maupun penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dia menyatakan Kemenag punya komitmen menurunkan masalah stunting.

"Kita punya hampir sembillan ribu penghulu. Kita juga punya lima puluh ribu penyuluh yang bisa kita ajak untuk terlibat melakukan sosialisasi. Tentu mereka tidak bisa berjalan sendiri," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto menjelaskan, soal stunting ini bukan masalah sepele.

Terlebih, di Indonesia angka prevalensi stunting masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen.

Jumlah tersebut masih di atas standar rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 20 persen.

Menurut Tavip, stunting berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya kecerdasan, rendahnya kemampuan politik, meningkatnya resiko penyakit tidak menular.

Baca Juga: Cegah Stunting, Dosen STAIMAS Usul Pemkab Wonogiri Libatkan Penyuluh Agama Kemenag, STABN Siap Berkolaborasi

"Stunting adalah sebuah ancaman pembangunan di masa mendatang karena rendahnya kualitas sumber daya manusia," imbuhnya.

Melalui penguatan kerja sama antarlembaga ini, Tavip berharap target pemerintah untuk mengendalikan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 bisa
terwujud.

Dalam kesempatan itu, hadir Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beserta jajarannya, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag, Muhammad Adib, dan sejumlah tamu undangan lainnya. ***