Network
WNC - JAKARTA – Usulan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk mengaudit lahan dan perusahaan sawit dicibir anggota dewan.
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta Menko Maritim dan Investasi Luhut fokus mengurus pengendalian harga minyak goreng saja dan tidak melebar ke berbagai bidang.
"Ini kok jadi aneh, merembet ke mana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya," kata Deddy di sela Pameran Festival Kopi Nusantara, di Senayan, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2022.
Kata Dedy, audit itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Tawuran Pelajar di Jakarta Makan Korban lagi, Satu Siswa SMP Tewas, Diduga Terkena Senjata Tajam
Jika Luhut hanya mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.
Sedangkan menurut Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Luhut dikabarkan akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.
"Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR," papar Deddy dikutip WNC dari ANTARA.
Kedua, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengaudit lahan. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau "conflict of interest".
Baca Juga: Dituntut JPU Seumur Hidup, Kurir 92 Kg Sabu di Bandarlampung malah Divonis Hakim Hukuman Mati
"Nanti Pak Luhut malah sibuk urus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini," ujarnya.
Oleh karena itu, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara ini meminta Luhut fokus saja pada urusan minyak goreng karena hingga hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa dikatakan normal.
Pihaknya juga tidak yakin persoalan kelangkaan dan mahalnya harga minyak tidak terulang di masa depan.
"Baiknya Pak Luhut fokuslah dulu, uruslah minyak goreng dan tidak melebar menjadi mengurus industri sawit," ujar Deddy.
Baca Juga: Industri Rumahan Miras Jenis ‘Arjo’ di Madiun Ditutup Polisi, Satu Pekerja Berasal dari Sukoharjo
Dia mengaku sudah lama mengetahui tentang praktek kotor para pengusaha sawit.
Banyak dari mereka yang menguasai lahan di luar HGU, menipu rakyat dengan sistem plasma yang memiskinkan petani, manipulasi pajak dan sebagainya.
Tetapi itu masalah lain, biar diselesaikan kementerian teknis, setelah tata niaga dan sistem distribusi minyak goreng dapat diatasi secara sistemik dan jangka panjang.
"Kita harus terbiasa bekerja sesuai mekanisme. Tidak baik jika selalu ad hoc dan bertindak seperti pemadam kebakaran. Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, agar tidak menimbulkan rumor miring," tuturnya.
Baca Juga: Terdakwa Narkoba Divonis Bebas, Warga Palangkaraya Berunjuk Rasa di Kantor Pengadilan Negeri
Jangan sampai nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu, demikian Deddy Yevri Sitorus.***
