Network
WNC - JAKARTA – Agenda Pemilu termasuk Pilpres dan Pilkada, akan dilaksanakan serentak di Tahun 2024. Komisi II DPRRI sendiri telah menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November.
Sedangkan pelaksanaan Pemilu, disepakati pada tanggal 14 Februari, 2024. Demikian dikutip WNC dari Antaranews, Senin 24 Januari 2022.
Rencana kegiatan pesta demokrasi ini telah disepakati pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu dalam rapat paripurna dengar pendapat di dewan, Senin kemarin.
Mendagri Tito Karnavian pada rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, mengatakan, pemerintah sependapat terkait dengan rencana pelaksanaan pemungutan suara Pilpres, dan Pemilu Legislatif pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca Juga: Pelaksanaan Pilkada Serentak akan Digelar Rabu, 27 November 2024, DPR pun telah Menyepakati
"Kami kira dari pemerintah sependapat, 14 Februari," kata Mendagri pada rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan agenda penetapan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Agenda itu diikuti oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.
Penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah.
Baca Juga: 11 Orang Meninggal Dunia Terbakar di Tempat Karaoke, Buntut Pertikaian Dua Kelompok di Sorong
Dengan adanya efisiensi tersebut, kata Mendagri, akan berakibat pada anggaran dan efektivitas tahapan kampanye.
"Ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa dipendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu cukup juga kepada penyelenggara melakukan proses yang lain," kata Mendagri.
Berkaca dari suskesnya pengalaman Pilkada Serentak 2020, kata Mendagri, itu menjadi pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Baca Juga: Buron Setahun usai Menghabisi Isteri, Pelaku Pembunuhan Garut ternyata jadi ABK di Jakarta
Sebaliknya, pengalaman yang kurang bagus, seperti panjangnya masa kampanye yang berakibat pada keterbelahan masyarakat, perlu dikelola.
"Kita ketahui memang election puncak hallmark of democracy. Puncak terpenting dari demokrasi adalah momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka. Maka, satu keniscayaan, yang harus dikelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik," ucap Mendagri.***
