Network
WNC – JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikabarkan menonaktifkan status 622.986 warga miskin dari keikutsertaannya sebagai anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) .
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun menyeyangkan dan mengkritisi kebijakan tersebut. Kata dia, masyarakat masih banyak yang bergantung pada BPJS gratis atau PBI.
"Kebijakan itu akan menyulitkan mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Terlebih kondisi masyarakat saat ini belum sepenuhnya bebas dari keterpurukan ekonomi," ujar LaNyalla dalam keterangan pers yang dikutip WNC dari Antara, Kamis, 20 Januari 2022.
Menurut LaNyalla, BPJS sangat membantu warga miskin. Sebab, sebagian besar warga tidak memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk membayar layanan kesehatan.
Penonaktifan kepesertaan BPJS tentu saja menjadi preseden buruk. Apalagi keputusan pemerintah dilakukan secara sepihak, tanpa sosialisasi dan koordinasi terlebih dahulu.
“Harusnya ada sosialisasi kepada masyarakat miskin, BPJS merupakan satu-satunya harapan mereka ketika sakit," ucapnya.
Baca Juga: Makin Rusak, Masyarakat Adat Khawatirkan Kelestarian Hutan Suci di Sekitar Danau Tamblingan
Untuk menyikapi permasalahan tersebut, LaNyalla meminta Pemprov Jatim menyiapkan solusi jangka pendek bagi masyarakat miskin yang sedang menjalani perawatan kesehatan.
