Network
WNC - JAKARTA - Jaksa Agung berencana menggagas hukuman mati para koruptor
adalah bentuk manifestasi kegalauan pemberantasan korupsi.
"Mengapa ribuan perkara sudah diungkap dan ribuan pelaku korupsi telah dipidana, tetapi justru kualitas dan tingkat kerugian negara justru semakin meningkat," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dalam webinar digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, secara daring, Kamis, 18 November 2021.
Menurut Burharuddiin perlu adanya pengkajian lebih dalam terkait penerapan hukuman mati bagi para koruptor.
Beragam upaya penegakkan hukum sudah dilakukan pihak kejaksaan. Seperti nenjatuhkan tuntuttan berat, sesuai tingkat kejahatan.
Selain itu, mengubah pola pendekatan dari "follow the suspect" menjadi "follow the money" dan "follow the asset", serta memiskinkan koruptor.
"Satu hal, harus direnungkan bersama, ternyata efek jera hanya mengena para terpidana untuk tidak mengulangi kejahatan. Efek jera ini belum sampai ke masyarakat, karena koruptor silih berganti, dan tumbuh dimana-mana," kata Burhanuddin.
Pihaknya memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi bertujuan agar tidak mengulang kesalahannya.
Namun, efek jera terhadap para maling uang rakyat tidak memberikan dampak pada masyarakat.
Tentu hal ini terlihat dari semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia. Justru semakin menggurita, akut, dan sistemik. Hingga pandemi hukum yang telah masuk di setiap lapisan masyarakat.
