Network
WNC-SEMARANG- Bupati Batang, Wihaji mengatakan, banyaknya kepala daerah melakukan korupsi karena anggaran operasional kepala daerah sangat kecil. Sementara, ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.
“Ini ungkapan kami, bahwa sistem politik inilah cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi kepala daerah, karena hasil dari sistem politik sekarang,” ucap Wihaji, saat menghadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diikuti seluruh Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD, di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 11 November 2021.
View this post on Instagram
Para Pipinan Daerah diundang Ganjar ke Gedung Grhadhika Bhakti Praja, mendengarkan arahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.
Sejumlah kepala daerah sempat menanyakan beberapa hal teknis kepada Firli dan Ganjar. Misalnya Bupati Banyumas, Achmad Husein bertanya tentang pencegahan korupsi KPK.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ingatkan Para Pimpinan Daerah Tidak Korupsi, Firli : Kuncinya Integritas
“Kami semua ini takut di-OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. Kami mohon KPK terus mendampingi dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah tidak tahu kalau salah,” katanya, dikutip WNC dari laman Jatengrov.go.id.
Ketua KPK, Firli Bahuri menjawab, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan, dan keserakaha. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.
“Kami selalu koordinasi dengan inspektorat di daerah, sebagai upaya pencegahan korupsi. Saya minta seluruh bupati/ wali kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, korupsi itu kejahatan karena merampas hak-hak masyarakat,” ucap Firli.
