Network
WNC - JAKARTA – Usulan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk mengaudit lahan dan perusahaan sawit dicibir anggota dewan.
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta Menko Maritim dan Investasi Luhut fokus mengurus pengendalian harga minyak goreng saja dan tidak melebar ke berbagai bidang.
"Ini kok jadi aneh, merembet ke mana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya," kata Deddy di sela Pameran Festival Kopi Nusantara, di Senayan, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2022.
Kata Dedy, audit itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Tawuran Pelajar di Jakarta Makan Korban lagi, Satu Siswa SMP Tewas, Diduga Terkena Senjata Tajam
Jika Luhut hanya mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.
Sedangkan menurut Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Luhut dikabarkan akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.
"Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR," papar Deddy dikutip WNC dari ANTARA.
Kedua, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengaudit lahan. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau "conflict of interest".
