Network
WNC- JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Marinus Gea menyatakan, belum ada alasan logis dari Pemerintah terkait dengan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik secara hukum, sosial, maupun politik.
Kata dia, penundaan pemilu itu argumen-nya harus dari Pemerintah. Harus ada alasan yang kuat untuk memutuskan menunda pemilu-nya.
Itu disampaikan Marinus dalam webinar bertajuk "Amendemen UUD 1945: Lobi-Lobi Masa Jabatan Presiden?” dalam forum Zoom Meeting, dikutip WNC dari Antara di Jakarta, Jumat, 4 Maret 2022.
"Mungkin ada alasan-alasan yang benar-benar akan melemahkan Pemerintah jika dipaksakan pada 2024 dilakukan Pemilu serentak," ucapnya.
Diketahui, dalam sepekan, telah muncul polemik terkait wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Berbagai alasan pun muncul dalam narasi penundaan tersebut, seperti pemulihan ekonomi hingga perkembangan konflik di Rusia dan Ukraina.
Marinus menilai, argumen-argumen tersebut harus disampaikan secara resmi oleh Pemerintah dan harus dapat menjelaskan keadaan genting yang menegaskan urgensi dari penundaan Pemilu 2024.
Jika berlangsung dalam keadaan tertentu yang mengharuskan Pemerintah melakukan penundaan terhadap Pemilu 2024, dapat dilakukan selama tidak melebihi 2,5 tahun.
"Artinya, kalau lebih dari 2,5 tahun, itu melanggar undang-undang. Kalau di bawah itu, dengan alasan yang cukup dan bisa diterima oleh masyarakat, itu bisa dijadikan alasan penundaan," tutur Marinus.
