WNC – JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut mayoritas rakyat tidak setuju penundaan Pemilu 2024.
Itu didasarkan hasil survei LSI (Lembaga Survey Indonesia) yang menunjukkan mayoritas warga tidak menghendaki itu.
Sekjen PDIP itupun mengingatkan seluruh elite politik menghentikan polemik atas wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Hasto, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu, tetapi oleh kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.
Baca Juga: Partai NasDem Sebut Penundaan Pemilu 2024 Harus Amandemen UU, tidak Bisa Hanya dengan Perpu
“Hasil survei (LSI) semakin memperkuat sikap politik PDIP. (Namun) ada tidak adanya survei, sikap PDIP setia pada konstitusi,” kata Hasto pada acara peluncuran hasil survei LSI, dilansir WNC dari Antara di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2022.
Direktur LSI Djayadi Hanan saat acara peluncuran hasil survei menyampaikan mayoritas responden, yaitu 70 persen dari total 1.197 orang, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Dari survey itu, 64 persen responden setuju pemilihan umum tetap digelar pada 2024 meskipun nanti masih situasi pandemi COVID-19.
Hasto menyampaikan PDIP punya sikap sama dengan para responden. Kata dia, PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang penundaan pemilu.
Ia menjelaskan konstitusi dibentuk dari falsafah hidup bangsa, yang kemudian jadi hukum-hukum dasar bernegara.
“Hukum dasar (pada konstitusi) ini memiliki roh. Hukum dasar ini tidak hanya melihat hukum teks,” terang dia.
Dengan demikian, para pejabat yang telah bersumpah taat konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi janji itu. Hasto juga menyampaikan penyelenggaraan pemilihan umum akan menghasilkan legitimasi.
Legitimasi, menurut Hasto, merupakan hal penting karena itu menunjukkan dukungan rakyat terhadap para pemimpin yang terpilih saat pemilihan umum.***