Network
WNC – YOGYAKARTA – Pakar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Dr. Rikardo Simarmata, mengatakan dalam kasus penambangan di Wadas ini terdapat keanehan.
Satu sisi kegiatan pembangunan waduk Bener masuk kategori kepentingan umum. Namun kegiatan pengambilan (penambangan) batu andesit itu tidak masuk dalam kategori kepentingan umum.
Pemaketan (pembangunan bendungan dan penambangan andesit) itu memang bisa membuat kegiatan pengukuran dalam rangka pengadaan tanah di lokasi tambang menjadi legal.
“Tapi apakah dengan hak pakai yang dimiliki, Kementerian PUPR berwenang mengambil bebatuan di bawah tanahnya?” terangnya, dilansir WNC melalui ugm.ac.id, Jumat, 11 Februari 2022.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Bersama Komnas HAM akan Membuka Komunikasi dengan Warga di Desa Wadas
Diketahui, warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menolak penambangan batu andesit karena mengancam keberadaan mata air di wilayah tersebut.
Penolakan batu andesit akan digunakan sebagai material pembangunan Bendungan Bener yang masuk salah satu proyek stategis nasional.
Menurut Rikardo Simarmata, boleh jadi strategi pemaketan dan penyatuan ini didesakan oleh status sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Umumnya kalangan birokrat dan penegak hukum mempersepsikan PSN sebagai sesuatu yang tidak boleh ditawar dan harus dijadikan.
