Network
Dia melontarkan ide pengunduran jadwal pemilu 2024, sebagaimana disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Mahfudz, bila Pemilu 2024 diundur dua atau tiga tahun, hal itu akan memberikan peluang pada kelompok-kelompok yang mengusung politik identitas untuk melakukan mobilisasi.
"Itu akan membuat pembelahan masyarakat semakin dahsyat, serta kohesi sosial terganggu," ujarnya dalam siaran persnya.
Baca Juga: Kandas di Babak Ketiga Australian Open, Naomi Osaka Kubur Impian Bertemu Ashleigh Barty
Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Politik dan Isu-isu Strategis Prof Imron Cotan menyatakan politik identitas selalu tumbuh apabila situasi krisis, seperti yang diakibatkan pandemi COVID-19 muncul dan berkelanjutan.
Berdasarkan kajian ilmu politik, krisis berkelanjutan memang mengundang munculnya politik identitas.
Dicontohkan berdasarkan rujukan para pakar, adalah kemunculan Presiden Fonald Trump di Amerika serta Presiden Jair Bolsonaro di Brasil.
“Keduanya muncul berbasiskan politik identitas, akibat krisis yang melanda negeri mereka masing-masing. Hal itu yang kita tidak inginkan terjadi di Indonesia," ujar Imron.
Baca Juga: Rencana Tour '2020 MONSTA X NO LIMIT US TOUR' di AS Akhir Januari Ditunda terkait Omicron Covid-19
Oleh karena itu, kata dia, agar mencegah politik identitas maupun polarisasi muncul di tengah masyarakat, situasi pandemi ini harus ditangani dengan baik.
