Network
WNC - SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengubah kultur pemerintah provinsi menjadi birokrasi antikorupsi. Tak sekedar reformasi, melainkan sebuah revolusi perubahan menyeluruh di semua bagian.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno bisa dikatakan, salah satu produk revolusi birokrasi. Jika situasi birokrasi sebelum revolusi Ganjar, mustahil dia menjadi Sekda.
Menurut Sumarno, pertama dilakukan Ganjar menghapus kultur setoran bawahan ke atasan. Penghapusan kultur , tidak hanya menghilangkan potensi korupsi, membuat ASN di lingkungan Pemprov Jateng, lebih nyaman bekerja dan berorientasi melayani masyarakat.
Baca Juga: Ganjar Lantik Agen Antikorupsi, Asah Siswa jadi Musuh Koruptor
“Revolusi besar dilakukan, Pak Ganjar memberi contoh bagaimana berintegritas tinggi. Dengan tidak minta setoran. Pengaruhnya besar ke bawah. Diberi contoh terlebih dahulu, bawahan bisa ikuti,” ujar mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng.
Meski terlihat kecil, menurut Sumarno berdampak besar. Bila terus menerus terjadi, kultur setoran pimpinan berdampak sistemik. Bukan saja berpengaruh internal pemerintahan, juga memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau pimpinan minta setoran lalu bawahan memberi setoran. Dia (bawahan) tak hanya cari setoran, tapi mengambil untuk diri sendiri. lebih parah,” urainya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ingatkan Para Pimpinan Daerah Tidak Korupsi, Firli : Kuncinya Integritas
Contoh, kata Sumarno, merupakan eja wantah slogan “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Tagline ini mempunyai dua arti, yakni tidak mengambil bukan haknya, dan menjalankan program yang dijanjikan.
