Network
Harapan dengan penegasan aturan politik identitas adalah pemerintah segera menambil langkah awal untuk memberantas oknum-oknum pedangang politik yang berlindung di belakang masyarakat.
Menanggapi prediksi bahwa politik identitas semakin marak, Bawaslu sudah persiapkan strategi untuk menyambut Pemilu tahun 2024 mendatang. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja memprediksi bahwa permasalahan politik identitas akan digunakan untuk serangan partai politik atau kepentingan politik tertentu.
Adapun beberapa strategi yang disiapkan oleh Bawaslu guna menekan maraknya politik identitas menyambut Pemilu 2024 mendatang, yaitu pendekatan kelompok masyarakat, menyiapkan buku ceramah enam agama yang berhubungan dengan Pemilu dan menolak politisasi SARA dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Pemilu yang ada sebelumnya, ditemukan kasus penyebaran ujaran kebencian di rumah ibadah yang pada akhirnya menyebabkan polarisasi para tokoh agama.
Dengan adanya uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak-pihak terkait seperti Bawaslu sudah membuat strategi guna memperketat Pemilu 2024 mendatang agar terbebas dari politik identitas. Tentu hal tersebut merupakan keinginan dan suara rakyat yang sudah sepatutnya dilaksanakan. Jika pemerintah dan golongan elit politik peduli, maka seharusnya mereka sadar bahwa dengan adanya politik identitas dalam Pemilu juga akan berdampak pada stabilitas negara.
