Network
WNC-JAKARTA- Dalam pemilihan Kasad TNI, secara politis Jokowi tentunya akan menghendaki orang-orang yang pernah kerja sama, pada pemerintahannya. Itu disampaikan pengamat militer Alman Helvas Ali, terkait pemilihan kepala staf TNI Angkatan Darat (Kasad).
Alman Helvas Ali menilai, pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sarat kepentingan politis, jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya semiisal saat SBY menjabat.
"Sepertinya politisasi pemilihan Kasad sangat kuat pada era Jokowi jika dibandingkan era sebelumnya, misalnya pada era SBY karena latar belakang Jokowi sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan TNI atau perwira TNI sehingga beliau biasanya menghendaki orang-orang yang pernah kerja sama pada satu masa," kata Alman, dilansir WNC dari Kntor Berita Antara, Selasa (9/11/2021).
Baca Juga: Menparekraf Saniaga Uno : Sektor Pariwisata Mampu Menjadi Solusi Kebangkitan Ekonomi Nasional
Posisi Kasad sebenarnya bukan jabatan politis, tetapi praktiknya memiliki dampak dan muatan politis. Ia menyebutkan banyak pihak menduga partai politik (parpol) secara tidak langsung juga punya pengaruh dalam pemilihan Kasad.
"Ada tarik-menarik kepentingan siapa yang akan menjadi Kasad," ujar Alman.
Itu semua, kata Alman, kembali lagi pada kepentingan politik, sejauh mana politik—dalam tanda kutip—mengintervensi pengambilan keputusan. Ada banyak dugaan parpol secara tidak langsung punya pengaruh.
Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, perwira tinggi yang dapat dipilih Presiden menduduki posisi Kasad merupakan mereka yang berpangkat letnan jenderal.
