Pengamat Militer Alman Helvas Ali : Pemilihan Kasad era Jokowi Lebih Sarat Kepentingan Politisnya

- 10 November 2021, 06:39 WIB
Foto Ilutrasi : Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman saat mengikuti kegiatan Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI di Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, 23 Juni 2021. ( Instagram @dudung_abdurachman)
Foto Ilutrasi : Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman saat mengikuti kegiatan Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI di Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, 23 Juni 2021. ( Instagram @dudung_abdurachman) /Instagram @dudung_abdurachman

WNC-JAKARTA- Dalam pemilihan Kasad TNI, secara politis Jokowi tentunya akan menghendaki orang-orang yang pernah kerja sama, pada pemerintahannya. Itu disampaikan pengamat militer Alman Helvas Ali, terkait pemilihan kepala staf TNI Angkatan Darat (Kasad).

Alman Helvas Ali menilai,  pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sarat kepentingan politis, jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya semiisal saat SBY menjabat.

"Sepertinya politisasi pemilihan Kasad sangat kuat pada era Jokowi jika dibandingkan era sebelumnya, misalnya pada era SBY karena latar belakang Jokowi sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan TNI atau perwira TNI sehingga beliau biasanya menghendaki orang-orang yang pernah kerja sama pada satu masa," kata Alman, dilansir WNC dari Kntor Berita Antara, Selasa (9/11/2021).

Baca Juga: Menparekraf Saniaga Uno : Sektor Pariwisata Mampu Menjadi Solusi Kebangkitan Ekonomi Nasional

Posisi Kasad sebenarnya bukan jabatan politis, tetapi praktiknya memiliki dampak dan muatan politis. Ia menyebutkan banyak pihak menduga partai politik (parpol) secara tidak langsung juga punya pengaruh dalam pemilihan Kasad.

"Ada tarik-menarik kepentingan siapa yang akan menjadi Kasad," ujar Alman.

Itu semua, kata Alman, kembali lagi pada kepentingan politik, sejauh mana politik—dalam tanda kutip—mengintervensi pengambilan keputusan. Ada banyak dugaan parpol secara tidak langsung punya pengaruh.

Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, perwira tinggi yang dapat dipilih Presiden menduduki posisi Kasad merupakan mereka yang berpangkat letnan jenderal.

Baca Juga: Layanan Konseling Sangat Dibutuhkan Pasien dan Keluarga, Alumni Undip Bentuk Perhimpunan Konselor Genetika

Setidaknya ada 17 perwira tinggi TNI AD berpangkat letnan jenderal, sebanyak 16 di antaranya merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1986—1989 dan seorang perwira lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (SEPA-PK TNI).

Pasal 14 UU TNI mengatur bahwa jabatan kepala staf TNI AD merupakan hak prerogatif Presiden dengan mempertimbangkan usulan dari Panglima TNI.

Dari belasan nama yang memenuhi syarat, sejumlah pengamat memprediksi dua sampai lima perwira tinggi TNI AD berpeluang kuat dipilih oleh Presiden menggantikan Andika Perkasa.

Direktur Eksekutif Institute For Security & Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Selasa, memprediksi Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Eko Margiyono punya peluang lebih kuat daripada nama lainnya.

Sementara itu, pengamat intelijen dan militer Susaningtyas N.H. Kertopati menilai peluang kuat itu kemungkinan dimiliki oleh Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Herindra, Wakasad Letjen TNI Bakti Agus Fadjari, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Eko Margiyono, Kepala BAIS TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, dan Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman. (ewa/***)

Editor: Dwi Soewanto

Sumber: ANTARA


Tags

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah