Gubernur Jateng Menganggapi Vidio Viral Bupati Banyumas, Ganjar : OTT Dikasih Tahu Ya 'Mlayu'

WNC - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Bupati Banyumas, Achmad Husein terkait pernyataannya meminta KPK memberi tahu dahulu, sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Orang nomor 1 di Jawa Tengah, meminta kepada Bupati dan Walikota tidak takut dengan OTT KPK. Beberapa hal patut dilakukan untuk mencegah terlibat OTT, dimulaindari diri sendiri. Sebagai kepala daerah, tentunya tahu area mana, rawan korupsi.

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK memberi tahu lebih dulu kepada kepala daerah sebelum melakukan OTT. Adapun hal itu sempat viral setelah potongan video berisi pernyataan Achmad Husein itu tersebar dan muncul di berbagai media.

Baca Juga: Seorang Pria di Lenteng Agung Dikeroyok Massa, Diduga Mencabuli 15 Anak Diimingi Voucher Game Online

"Maksudnya itu bukan kalau OTT dikasih tahu, bukan. Bupati Banyumas kemarin klarifikasi ke saya, beliau menyampaikan bahwa maksudnya dikasih tahu pencegahannya dulu lah, jangan langsung di-OTT," kata Ganjar ditemui di kantornya, Senin, 15 November 2021.

Gubernur Ganjar Pranowo, menjelaskan terkait permintaan Bupati Banyumas, apapbila terdapat hal mencurigakan, pihaknya meminta petugas untuk memperingatkan terlebih dahulu. Terkait hal itu Ganjar juga sudah memberikan penjelasan kepada Bupati Banyumas.

"Maka kemarin saya sampaikan, ya tidak bisa, kita sendiri harus memperingatkan karena area rawan korupsi kita sudah tahu. Tapi bukan berarti kalau mau OTT dikasih tahu, kalau OTT dikasih tahu ya 'mlayu' (lari)," ungkap Ganjar kepada WNC melalui Humas Jateng.

Baca Juga: Peti Jenasah Menyeberangi Sungai Deras Menuju Pemakaman, Netizen : Astagfirullah, Sangat Menyedihkan Rakyat

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri, dalam pertemuan di Semarang bersama Ganjar memberikan rambu-rambu untuk area rawan. Hal itu dilakukan untuk memberikan informasi maupun pencegahan agar kepala daerah tidak terlinat kasus bahkan OTT.

"Saya juga sampaikan ke Bupati, dari penjelasan KPK itu, ya kita sendiri sebenarnya harus mencegah. Bukan kita minta untuk dikasih tahu. Tapi kita cegah diri kita jangan sampai masuk area itu. Kalau nekat ya buat saya itu harus ditangkap," katanya.

Seperti diketahui video pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein tersebut viral di media sosial. Dalam video itu Achmad Husein memohon jika KPK menemukan kepala daerah, membuat kesalahan tidak langsung di-OTT tetapi memanggilnya lebih dahulu.

Baca Juga: Peradi Kabupaten Karawang, Sesalkan Vonis Jaksa Terhadap Kasus Valencya, Terdakwa KDRT Dihukum 1 Tahun

Setelah video itu viral, Achmad Husein sendiri sudah memberikan klarifikasi. Dikatakannya video tersebut merupakan cuplikan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, bukan penindakan oleh KPK.

"Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin, saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepala daerah," kata Achmad Husein mengklarifikasi.

Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah memberikan respons terkait hal itu. Firli menyarankan kepada seluruh kepala daerah untuk fokus bekerja dengan baik. Ia minta agar seluruh kepala daerah tidak risih dengan kerja pemberantasan korupsi selama benar dalam menggunakan uang negara dan menjalankan amanat sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat. ***