WNC- SUKOHARJO- Seratusan massa mahasiswa di Kabupaten Sukoharjo dari Aliansi Cipayung, menggelar aksi unjuk rasa didepan gedung DPRD Sukoharjo, Senin 18 April 2022 sore.
Dibawah penjagaan ketat aparat kepolisian, mereka bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang sudah dilengkapi dengan pengeras suara.
Salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, dalam orasinya menyampaikan tuntutan agar anggota dewan mendesak pemerintah segera menurunkan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Baca Juga: Sinopsis Film Elektra Bioskop Trans TV Malam Ini, Kisah Superhero Wanita Menghadapi Dilema
“Para wakil rakyat mestinya harus memperjuangkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Jangan hanya duduk diam saja," serunya didepan massa peserta unjuk rasa.
Kepada perwakilan anggota dewan, peserta unjuk rasa menyampaikan 6 tuntutan yang disebut berdasarkan pertimbangan dan kajian kritik, telaah dan kajian akademik.
Berikut 6 tuntutan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Sukoharjo yang terdiri diantaranya, PMII, HMI, dan IMM disampaikan didepan DPRD Sukoharjo:
Baca Juga: Tak Tahan Bau Busuk Limbah PT RUM Sukoharjo, Warga Desa Pukul Kentongan Titir Tanda Bahaya
1. Menuntut Pemda Sukoharjo untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera mengatasi permasalahan minyak goreng (migor)
2. Mengkaji ulang dan menunda realisasi kenaikan PPN periode 1 april 2022 atas amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan melihat sudut pandang keberpihakan kepada masayarakat
3. Menolak kenaikan harga pertamax dan menjamin ketersediaan pertalite di Sukoharjo
Baca Juga: Nongkrong Sambil Minum Ciu di Bulan Ramadhan, 3 Pemuda di Sukoharjo Terciduk Tim Pandawa
4. Menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden
5. Menolak wacana 3 periode jabatan Presiden
6. Mendesak penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan
Dua Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo dan Giyarto, dihadapan massa mahasiswa menyatakan dukungannya terhadap apa yang disampaikan dalam unjuk rasa, yakni tentang pengendalian harga barang kebutuhan pokok, khususnya migor.
"Pemerintah harus mampu mengendalikan harga migor, karena hal ini membuat masyarakat terbebani. Aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah," pungkasnya.***