WNC - BANTEN- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyebutkan, statistik perkara yang telah KPK tangani dari 2004-2021 terus meningkat.
Perkara terbanyak adalah suap dengan jumlah perkara di atas 700, kemudian pengadaan barang dan jasa lalu konflik kepentingan dan lain-lain.
Demikian disampaikan Ghufron saat mengisi materi Antikorupsi dan Masa Depan Indonesia di Hadapan Generasi Bangsa pada webinar Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Nasional, UIN Banten, belum lama ini.
“Ini menunjukkan seakan-akan dunia ketatanegaraan kita itu sudah diliputi dengan suap dan suap," kata Ghufron seperti dikutip WNC dari kpk.or.id, Kamis, 9 Desember 2021.
Baca Juga: Duduk Bersama, Nobar Subur itu Jujur, Belajar Moderasi Beragama dan Optimalisasi Web Desa
Menurut Ghufron, seolah-olah jika seseorang mau menjadi lurah, kepala desa, walikota, bupati atau gubernur harus suap, memberi amplop kepada rakyat supaya dipilih.
ditambahkan dia, begitu juga jika seseorang akan buka usaha, izinnya harus pakai suap dulu. Mau jadi CPNS, mau diangkat jadi kepala kantor wilayah itu juga dengan suap dan suap.
"Itu artinya di mana ada suap, maka ada ketidakadilan,” ujar Ghufron.
Integritas
Ghufron berharap sivitas akademika tak cukup hanya cerdas dan terampil.
"Anda harus berintegritas. Tanpa integritas maka Anda akan jadi bermasalah di masyarakat,” tambahnya.
Ghufron menyebutkan integritas tak hanya dipakai pada saat mencari pekerjaan saja.
Universitas dapat berperan lebih bahkan sejak awal saat para mahasiswa memasuki dunia kampus.
Semestinya, imbuh Ghufron, tujuan kampus ialah mencetak manusia yang kepribadiannya tinggi, cerdas, terampil dan berakhlak
Meskipun saat masuk ke dunia pendidikan yang diukur hanya kecerdasan dan keterampilan saja, tidak kepada integritasnya.
KPK berharap kasus-kasus suap tidak terjadi di masa depan. Generasi bangsa pemilik masa depan.
Harapannya, lanjut Ghufron, di tangan para sivitas akademika Indonesia dapat bebas dari korupsi. ***