Network
Dalam prosesnya, kata dia, jika nantinya ditemukan terhadap perusahaan yang melakukan kesalahan dalam produksi obat, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban.
“Kalau misalnya di situ adalah kesalahan dari produksi, tentunya korporasi yang melakukan produksi kita minta pertanggungjawaban,” tuturnya.
“Apabila ada perorangannya, kita akan meminta pertanggungjawaban secara perorangan. Apabila ada yang lain-lain, semua harus bertanggung jawab. Kita akan telusuri bersama dan kita informasikan selanjutnya,” katanya menambahkan.
Selain merujuk pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan, Bareskrim tak menutup kemungkinan akan menerapkan pasal lain.
"Nanti kami mengurut lagi, apa Undang-Undang Konsumen masuk, ada Undang-Undang Perdagangan masuk? Apa diimpor secara legal atau tidak? Kemudian nanti ditelusuri semuanya, termasuk hal-hal bagaimana nanti ke depan hasilnya," ucap Pipit.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan akan memidanakan dua perusahaan farmasi atas dugaan menggunakan bahan baku propilen glikol melebihi ambang batas yang ditentukan pada obat sirup yang dipasarkan.
Kedua perusahaan itu yakni PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Jalan Modern Industri IV Kav. 29, Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara.*** (Yudianto Nugraha/Pikiran-Rakyat)
