Network
WNC-SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegor pemerintah pusat terkait ijin penambangan. Karena dampak kerusakan lingkungan akan berimbas ke pemerintah daerah akibat izin-izin itu.
Tegoran disampaikan Ganjar di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM dan para kepala dinas ESDM se Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI serta pejabat terkait dalam rapat koordinasi di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat, 3 Desember 2021.
"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing," katanya.
Ia mencontohkan di sekitar lereng Gunung Merapi di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi. Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.
"Semula hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti lingkungan di sana akan rusak," tegasnya, dilansir WNC dari Humas Pemprov Jateng.
Ganjar meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama. Dengan begitu, maka soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.
"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," ucapnya.
Baca Juga: Dubes Bangladesh Temui Ganjar Pranowo, Bahas Kerjasama UMKM, Pendidikan hingga Farmasi
