Network
WNC—SOLO—Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebab perhelatan politik ini akan menjadi catatan sejarah pertama bagi Indonesia yang menggelar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, anggota DPR RI, DPD RI, kepala daerah, dan anggota DPRD dalam tahun yang sama.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menggodok skema penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang.
Menanggapi rencana tersebut, pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Dr. Agus Riewanto mengatakan, KPU harus mewaspadai segala risiko yang kemungkinan terjadi pada Pemilu serentak 2024.
Seperti dikutip WNC dari uns.ac.id, Sabtu, 13 November 2021, Agus menyebutkan salah satu kekhawatiran adalah meningkatnya jumlah korban dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat kelelahan seperti yang terjadi pada tahun 2019 lalu.
Baca Juga: Pemilu 2024, Survei Y-Publica: Prabowo-Puan Unggul Tipis atas Ganjar-Airlangga
“Karena tidak ada revisi terhadap UU No. 7 Tahun 2017, saya khawatir masalah Pemilu 2019 itu akan terulang di Pemilu 2024. Jadi, kalau mau melihat Pemilu 2024 ya lihat saja dari Pemilu 2019,” ujar Agus dalam Nge-HIK Upaya Mengelola Kompleksitas Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
Dalam acara yang digelar oleh KPU Kota Surakarta melalui Zoom Cloud Meeting tersebut, Agus juga memaparkan sejumlah evaluasinya terhadap Pemilu 2019.
Yaitu, tidak adanya revisi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU perlu kreativitas untuk menyusun teknis Pemilu, Pemilu proporsional berdasarkan suara terbanyak, dan mahalnya biaya penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak tahun 2024.
