Network
WNC-SUKOHARJO- Persoalan data ganda hingga belum terakomodirnya sebagian pemilih difabel dalam pemilu menjadi pokok bahasan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan yang digelar Bawaslu Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), untuk kelompok disabilitas di Hotel Sarila, Sukoharjo, Rabu 16 Maret 2022.
Ketua Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo, Edy Supriyanto mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang di gelar Bawaslu. Ini
menjadi momentum awal bagi warga difabel dalam memahami kepemiluan.
"Teman-teman membutuhkan informasi tentang kepemiluan, khususnya menjelang 2024. Selain itu, forum ini juga menjadi tempat penyampaian pengalaman kami dalam mengakses pemilu Kepala Daerah tahun 2020 kemarin," kata Edy.
Sejumlah pengalaman diungkap dalam forum tersebut, diantaranya tentang persoalan kesulitan transportasi, persoalan akses informasi, kemudian soal data NIK (Nomor Induk Kependudukan).
"Soal NIK ini sebenarnya ada warga difabel dengan kategori berat belum memiliki. Mereka ini masih menggunakan KTP lama (belum KTP-el). Ketika tidak ada proses perekaman KTP-el (bagi difabel kategori berat), mereka ini menjadi non aktif (tidak dapat menggunakan hak pilih-Red)," papar Edy.
Atas persoalan yang dipicu minimnya informasi itu, muncul penilaian adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terkait akses kepemiluan.
Baca Juga: Libas Rentenir, BP2MI Luncurkan Skema Baru KUR bagi Pekerja Migrain Indonesia
"Diskriminasi ini sebenarnya bukan di Disdukcapil. Ketika teman- teman ini tidak punya KTP-el, maka diskrimasi itu sebenarnya ada di fungsi KTP-el itu sendiri. Sehingga teman-teman yang ber KTP lama tidak bisa memilih dan lain sebagainya," ungkap Edy.
