Network
WNC - Hingga hari Jumat (11/2/2022), ribuan warga masih menduduki halaman gedung parlemen Selandia Baru.
Ini merupakan hari keempat pendudukan para warga demonstran itu, yang menuntut pencabutan mandat vaksin serta pembatasan Covid-19 yang ketat.
Bahkan meski ratusan orang telah diamankan, namun para demonstran itu tetap tidak mau mengakhiri aksi mereka.
Baca Juga: Gulat Pathol Permainan Tradisional khas Rembang, Dulunya Dipakai Menyeleksi Pasukan Militer
Demostrasi ini sendiri terisnpirasi aksi serupa yang terjadi di Kanada, di mana masyarakat juga melakukan demonstrasi terkait kebijakan Covid-19.
Di Wellington, ibu kota Selandia Aru, warga memblokade jalan-jalan di sekitar gedung parlemen dengan truk, mobil, karavan, dan sepeda motor.
Pada Kamis (10/2), polisi menangkap 120 orang saat berusaha membubarkan secara paksa para demonstran.
Lewat pernyataan, kepolisian mengatakan pada Jumat bahwa tidak ada insiden penting semalam di halaman parlemen, meskipun dua orang lagi ditahan karena "perilaku terkait alkohol".
Baca Juga: Tujuh Pemain Terpapar Covid-19, Timnas Indonesia Batal Mengikuti Piala AFF U-23 di Kamboja
"Polisi terus melakukan pendekatan terukur kepada para pemrotes, yang menerobos ke halaman Parlemen dan telah berkali-kali diminta untuk pergi," kata Inspektur Corrie Parnell dalam pernyataan tersebut.
"Ada banyak penyebab dan motivasi di kalangan pengunjuk rasa, sehingga sulit menjalin komunikasi yang jelas dan berarti," lanjutnya.
Lembaga penegak hukum itu menambahkan bahwa misinformasi, terutama di media sosial, telah menjadi persoalan.
Banyak tenda dan bahkan sebuah gazebo didirikan di halaman parlemen ketika lebih banyak pengunjuk rasa datang dari berbagai daerah pada Jumat.
Baca Juga: Bukan Karena Pencemaran, Fenomena Sungai Busa Hebohkan Warga Gowa Sulawesi Selatan
Namun, mereka tampak lebih tenang, bernyanyi dan menari, tidak seperti yang terlihat pada Kamis ketika banyak demonstran mengungkapkan kemarahan.
Sejumlah kecil demonstran juga dilaporkan telah berkumpul di kota-kota lain seperti Nelson dan Christchurch sebagai bentuk solidaritas.
Para pengunjuk rasa mengabaikan seruan Perdana Menteri Jacinda Ardern untuk "move on".
Aksi yang terus berlanjut menambah tekanan politik pada Ardern, yang popularitasnya mencapai titik terendah dalam jajak-jajak pendapat.
Terlepas dari pujian yang diraihnya karena berhasil menjaga negara itu hampir bebas virus corona dalam dua tahun terakhir, pembatasan ketat yang masih diterapkan tidak lagi menjadi tindakan populer di mata publik.***
