WNC - JAKARTA – Keikutsertaan Junta Miiter Myanmar dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi), masih menjadi perdebatan di antara negara-negara ASEAN.
Perbedaan yang belum terselesaikan tersebut, menyebabkan perpecahan dan memicu penundaan pertemuan para menteri luar negeri perhimpunan negaa ASEAN yang dijadwalkan pekan ini.
Tahun lalu, ASEAN di bawah keketuaan Brunei Darussalam melakukan langkah tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dalam KTT-nya.
Baca Juga: Posisi Box Office China Ditempati The Matrix Resurrections pada Pekan ke Dua Januari 2022
Langkah itu diambil terhadap junta Myanmar karena kudeta militer di negara itu dan penggunaan kekuatan mematikan terhadap kalangan pengunjuk rasa.
Menurut Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia Abdul Kadir Jailani, masalah pelik tentang kehadiran Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN masih belum terselesaikan.
"Harus diakui bahwa masih diperlukan waktu untuk menyatukan pandangan," kata Kadir kepada wartawan yang dikutip WNC melalui Antara.
Baca Juga: Dinamika Suksesi Mangkunegaran. GPH Bhre Cakrahutomo Hampir Pasti Jadi Mangkunegoro X
Namun, ia mengatakan keputusan Kamboja sebagai ketua ASEAN tahun ini untuk menunda pertemuan pembukaan dapat dimengerti, mengingat ancaman virus corona varian Omicron.
Kamboja beralasan kesulitan melakukan perjalanan telah menjadi penghalang kehadiran beberapa menlu ASEAN, sehingga pertemuan harus ditunda.
Juru bicara Kemenlu Kamboja Kuy Kuong menolak menjelaskan ketidakhadiran para menteri. Keputusan penundaan pertemuan muncul setelah PM Kamboja Hun Sen melakukan kunjungan ke Myanmar untuk bertemu Min Aung Hlaing.
Baca Juga: Kurangi Emisi Karbon, Kemenhub Inisiasi Penggunaan Kendaraan Umum Bertenaga Listrik
Kunjungan Hun Sen tersebut memicu kekhawatiran di dalam dan di luar ASEAN bahwa lawatan itu dapat dinilai sebagai legitimasi terhadap Junta Militer.
Min Aung Hlaing, yang dikecualikan dari pertemuan para pemimpin ASEAN tahun lalu, kemudian berterima kasih kepada Hun Sen karena "berpihak kepada Myanmar".
Kamboja mengindikasikan ingin melibatkan junta dengan mengundang penjabat menlu Myanmar Wunna Maung Lwin ke pertemuan pembukaan ASEAN, kata dua sumber diplomatik kepada Reuters.
Undangan Kamboja kepada Wunna Maung Lwin adalah ketidaksepakatan yang terus berlanjut, ujar sumber diplomatik. Beberapa anggota ASEAN keberatan dengan perkembangan terakhir tentang isu Myanmar.
Baca Juga: Usai Jadi Korban Perkosaan, Wanita Asal Boyolali Justru Mengaku Dilecehkan Saat Melapor ke Polisi
"Masalah utamanya adalah ketidaksepakatan atas undangan yang dikirim ke Wunna oleh Kamboja," kata sumber itu, yang berbicara dengan mitra regional.
Indonesia dan Malaysia juga tidak senang dengan hasil kunjungan Hun Sen, terutama keterkaitan Konsensus Lima Poin ASEAN tentang Myanmar dengan peta jalan lima poin versi junta.
Peta jalan, yang telah digembar-gemborkan para jenderal Myanmar sejak kudeta, sangat berbeda dari konsensus ASEAN.
Menlu Filipina Teodoro Locsin menekankan, konsensus ASEAN "tidak boleh terikat pada peta jalan apa pun". Dia juga memuji Hun Sen yang membuat kemajuan selama kunjungannya ke Myanmar.
Dalam beberapa hari terakhir, Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menentang gagasan mengundang kembali Junta.
Mereka menganggap tidak ada kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar.***