Dlansir WNC dari Reuters mellui Kantor Berita Antara, provinsi tersebut menentang keputusan 2019 untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan agar menjalin hubungan formal dengan China.
Baca Juga: Kapal Perang Asing Melintas di Selat Taiwan, Militer China Panik dan Menguntit Pergerakan Amerika
Keputusan menghasilkan referendum kemerdekaan tahun lalu yang dianggap tidak sah pemerintah nasional.
Kepulauan Solomon, lokasi sejumlah perang sengit di Perang Dunia II, mengalami kerusuhan besar pada 2006 lantaran sengketa pemilu dengan banyak bisnis yang dimiliki oleh kalangan warga China di Honiara dibakar dan dijarah.
Sogavare pada Rabu (24/11) mengumumkan penguncian selama 36 jam di Honiara setelah kerusuhan terbaru terjadi.
Ia menyebut huru-hara itu “kejadian menyedihkan dan merugikan yang bertujuan menumbangkan pemerintah yang terpilih secara demokratis”.
Penguncian yang berlangsung hingga Jumat (26/11) pukul 07.00 waktu setempat itu akan “mengizinkan badan penegak hukum menginvestigasi sepenuhnya pelaku kerusuhan, sekaligus antisipasi pelanggaran hukum kembali terjadi,” kata Sogavare.
Pasukan Kepolisian Kepulauan Solomon (RSIPF) meminta masyarakat pelajar dan berbisnis di sekitar Honiara tetap di rumah agar terhindar dari dampak kerusuhan.
“Kami ingin memastikan, jalan-jalan, sekolah, dan tempat usaha akan dibuka segera setelah penguncian,” kata Wakil Komisioner RSIPF Juanita Matangan dalam keterangannya.***